Lebih Kurang Sistem Proporsional Tertutup Pemilu

"Hal positifnya adalah efisien anggaran. Pelaksanaan Sistem Proporsional Tertutup dapat memunculkan semakin banyak partai baru yang akan tereliminasi karena sulit bersaing dengan partai-partai lama dan partai penguasa pemilu," ujar Yusuf.

"Tetapi tentu ada yang dirugikan jika kita meninggalkan Sistem Proposional Terbuka. Selama ini dalam sistem ini kita telah menyaksikan adanya regenerasi yang sangat masif karena partai politik hanya sebagai alat atau kendaraan untuk ajang kontestasi. Banyak wajah politisi baru yang bermunculan dengan dukungan basis massa dan tak jarang menggusur suara kandidat lama yang pernah menjadi pemenang dalam kontestasi sebelumya," tambah Yusuf.

Baca Juga: Airlangga: Ridwan Kamil Punya Tugas sebagai Kader Golkar

Bagi Yusuf, sistem ini juga memacu perjuangan politik setiap figur. Ketakutan tergusur wajah baru yang potensial akan mendorong wajah lama untuk selalu turun dan menampung setiap aspirasi dari masyarakat pemilihnya.

Meski kemudian Sistem Proporsional Terbuka rentan politik uang, tetapi kekurangan ini perlu dipikirkan. Politik uang dapat diatasi dengan menaikkan anggaran partai oleh negara dan meliterasi pemilih untuk secara rasional memilih calon wakilnya. Di negara-negara maju, anggaran partai sangat besar, sehingga biaya politik tidak berujung politik uang. Juga pemilih rasional telah banyak karena pendidikan politik yang dewasa.

"Persaingan kader partai menyebabkan berlomba-lombanya para caleg untuk meyakinkan masyarakat meskipun itu harus mengunakan kekuatan pengaruh dan uang untuk membeli suara," kata Tamtama menambahkan.

Dalam riset tinjauindonesia.id, di negara-negara dengan demokrasinya yang telah mapan, Sistem Proporsional Terbuka juga menguras uang negara. Australia, Belanda, Belgia dan Brasil menguras anggarannya dengan jumlah yang sangat besar demi pemilu yang juga penyelenggaraannya menguras waktu dan tenaga yang lebih lama dan banyak.

Belum lagi dalam perhitungan suara adanya kemungkinan kecurangan karena waktu perhitungan suara yang lebih lama dan minimnya tingkat pengawasan karena keterbatasan pengawasan.

Belum lagi dengan hadirnya calon yang kurang mempunyai kapabilitas dan kapasitas karena ditempatkan dalam daftar caleg berdasarkan kebutuhan basis suara.

"Sekarang, kita mau pilih apa? Kedua sistem punya kelebihan dan kekurangan. Barangkali kedewasaan berpolitik dan dukungan keuangan yang terancang dengan baik bagi biaya berdemokrasi harus menjadi titik berangkat terlebih dahulu," tutup Yusuf.