Lebih Kurang Sistem Proporsional Tertutup Pemilu

Jakarta, tinjauindonesia.id - Untung rugi Sistem Proporsional Tertutup Pemilu kita tengah menjadi bahan perbincangan. Ada beberapa pihak yang menghendaki sistem semacam ini diterapkan. Bagaimana harus disikapi?

Kepada tinjauindonesia.id, Moh Yusuf Mansur, Aktivis Muda Nahdlatul Ulama (NU) mengatakan,saat ini insan politik di tanah air sedang hangat-hangatnya membicarakan Sistem Proporsional Tertutup Pemilu Indonesia.

"Beberapa lembaga dan organisasi menginginkan pemilu dengan sistem ini," kata Yusuf.

"Mari kita buka sejenak buku lama, dalam catatan sejarah, Sistem Proporsional Tertutup ini pernah diterapkan pada zaman orde baru. Pada saat itu, masyarakat memilih partai-partai politik, bukan orang-orang yang ada di partai politik tersebut," tambah Yusuf.

Menurut Yusuf, perbedaan antara Sistem Proporsional Tertutup dengan Sistem Proporsional Terbuka ini sangat mencolok pada skema pencoblosan. Dalam Sistem Proporsional Terbuka, masyarakat langsung mencoblos figur yang diusung partai (caleg) pada surat suara, maka pada Sistem Proporsional Tertutup, masyarakat tidak dapat memilih langsung tetapi partai yang terlebih dahulu dipilih kemudian partai itulah yang akan menentukan nantinya siapa kadernya yang akan naik menjadi wakil rakyat.

Baca Juga: Tri Rismaharini Larang Kegiatan Ngemis Online

"Dari segi keuntungan, Sistem Proporsional Tertutup ini menjadikan pemilu lebih efektif secara perhitungan karena tidak memakan waktu yang lama. Dan juga, sistem ini akan benar-benar mengangkat kader partai terbaiknya untuk mewakili suara rakyat yang memilih partai itu," kata Yusuf.

Namun dibalik keuntungannya, menurut Yusuf, terdapat juga kelemahan jika Sistem Proporsional Tertutup ini kembali digunakan.

"Misalnya, masyarakat tidak bisa memilih langsung siapa wakil rakyat yang dikehendakinya. Kemudian pemilihan wakil rakyat akan sangat ditentukan oleh kedekatan kader partai dengan elit-elit partai. Dan yang terakhir, akan ada dampak pada hadirnya figur-figur yang monoton karena yang akan tetap menjadi wakil rakyat adalah figur-figur itu-itu saja tanpa ada perubahan dari masa ke masa," paparnya.

Menurut Yusuf, aspek lain yang menjadi kekurangan: kedepan masyarakat bisa tidak mengenal wakil rakyat yang mewakili mereka. Masyarakat akan diantar kembali pada masa lalu ketika mereka hanya tahu lambang partai saja.

Di tempat lain, Pengamat Kebijakan Publik GMT Institute Jakarta, Agustinus Tamtama Putra menilai Sistem Proporsional Tertutup dalam hal ini akan membuat cita-cita demokrasi langsung dengan efektivitasnya terdegradasi.

"Demokrasi mengandaikan pengenalan masyarakat akan wakilnya di parlemen. Sistem Proporsional Tertutup akan membuat masyarakat tidak kenal dengan wakil mereka. Masyarakat juga tidak dapat menyampaikan secara langsung aspirasi mereka," ungkap Tamtama.

Menurut Tamtama, Sistem Proporsional Tertutup juga rentan terhadap praktik praktik kolusi dan korupsi. Sistem ini memungkinkan adanya penggunaan gratifikasi dalam internal partai dari figur-figur politik demi mendapat penugasan dari parpol untuk menempati posisi anggota parlemen.

Senada dengan Tamtama, Yusuf menilai bahwa Sistem Proporsional Tertutup diterapkan di banyak negara seperti Afrika Selatan, Israel, Bulgaria dan lain sebagainya. Sistem ini memungkinkan partai politik berkuasa untuk semakin mendominasi setiap pemilu karena infrastruktur politik serta fanatisme yang dibangun di setiap daerah.