Fadli Zon: Diplomasi Parlemen Diperlukan untuk Wujudkan Stabilitas di ASEAN

Jakarta, tinjauindonesia.id - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon menyatakan DPR  akan terus mendorong berbagai upaya melalui diplomasi parlemen untuk mewujudkan stabilitas regional di kawasan ASEAN, dan mendorong demokrasi di Myanmar, sehingga krisis kemanusiaan yang terjadi  dapat segera diakhiri.

Hal itu diungkapkan Fadli Zon mengingat saat ini Indonesia  resmi telah menerima tongkat estafet Keketuaan ASEAN di tahun 2023, dan diikuti dengan Presidensi DPR pada organisasi Parlemen ASEAN yakni ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

Untuk itu Fadli Zon mendorong pentingnya diplomasi parlemen guna mewujudkan stabilitas di kawasan ASEAN.

Fadli Zon menyebutkan,  sudah dua tahun krisis kemanusiaan terjadi di Myanmar dan menyebabkan lebih dari satu juta masyarakat minoritas Rohingya hidup dalam ketakutan, diskriminasi, dan penindasan.

Baca Juga: Canda Erick Thohir di Perayaan HUT Megawati Soal Capres PDIP

"Kita tidak ingin melihat semakin banyak masyarakat sipil menjadi korban. Kita tidak boleh double standard dalam memandang krisis ini, karena penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) bagi setiap individu adalah prinsip yang inklusif, tidak peduli ras, suku, pandangan politik, maupun agamanya," tegas Fadli zon dalam keterangan  persnya, Rabu (1/2/2023).

Fadli Zon mengatakan dengan amanat yang dipegangnya ini, DPR berkomitmen untuk mendorong kerja sama regional dalam menjawab berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di ASEAN, utamanya masalah implementasi Lima Poin Konsensus melalui pendekatan ASEAN, sebagai solusi atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar.

Fadli Zon juga  mendorong terwujudnya Lima Poin Konsensus agar segera diimplementasikan sesuai komitmen Junta Militer Myanmar.

Menurut Fadli Zon  tidak ada kemajuan signifikan dari pelaksanaan Lima Poin Konsensus. Maka, pada Sidang Umum AIPA ke-43 pada November 2022 lalu di Kamboja, DPR kembali mengusulkan emergency item mengenai pelaksanaan Lima Poin Konsensus yang memang secara konsisten telah didorong oleh DPR selama lima tahun berturut-turut dalam Sidang-sidang Umum AIPA sebelumnya.

Baca Juga: Presiden Soekarno Terima Penghargaan Anugerah Satu Abad NU

Fadli Zon mengingatkan, tanggal 1 Februari 2023 menjadi penanda dua tahun terjadinya kudeta militer di Myanmar yang telah menewaskan lebih dari 2.000 masyarakat sipil, yang 165 di antaranya merupakan anak-anak, menahan lebih dari 1.600 masyarakat sipil yang dianggap musuh politik rezim junta militer.

Kejadian paling parah adalah lebih dari satu juta masyarakat minoritas Rohingya harus menjadi pengungsi internal (internally displaced person) maupun pencari suaka melalui jalur laut yang tak jarang menyebabkan mereka harus kehilangan nyawa akibat kehabisan bahan pangan, cuaca buruk, dan tantangan lain, sebagaimana yang terjadi saat 184 imigran Rohingya terdampar di Aceh Besar pada Januari 2023 lalu.

Seperti diketahui, krisis demokrasi di Myanmar merupakan pangkal terjadinya berbagai situasi kemanusiaan yang semakin memprihatinkan setiap harinya.

Diskriminasi yang terus dilakukan atas dasar perbedaan pandangan politik, suku, ras, dan agama menjadi konsekuensi buruk atas ketidakstabilan internal ini.