Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Heru Minta BPS dan Pemprov DKI Kerja Sama Sinkronisasi Data

Jakarta, tinjauindonesia.id - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Badan Pusat Statistik (BPS)  bekerja sama dengan Pemprov DKI dalam sinkronisasi data guna memastikan data registrasi sosial ekonomi benar. 

Heru mengatakan, sinkronisasi data ini dimaksudkan sebagai salam satu upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting di Jakarta.

Demikian disampaikan Heru seusai menggelar Rakor bersama BPS di Balai Kota Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Menurut Heru, sinkronisasi data ini menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait penguatan kebijakan satu data dalam registrasi sosial ekonomi (Regsosek) yang mencakup seluruh penduduk.

Baca Juga: Gempa Papua, Pemkot Jayapura Tetapkan Status Tanggap Darurat 21 Hari

Dilansir dari tinjau.id, sinkronisasi data dilakukan sebelum digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan di DKI Jakarta.

“Kami meminta BPS mendukung DKI terkait data-data. DKI sudah mengirimkan data untuk Regsosek di bulan Desember (2022). Dan hari ini, kami menyinkronkan kebijakan-kebijakan dari data yang telah dikirim,” ujar Heru.

Heru juga menyampaikan terima kasih atas dukungan BPS. Sehingga, Pemprov DKI dapat melanjutkan dengan menggelar rapat rakor dengan beberapa kementerian, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial,dan lainnya untuk membahas satu data dalam Regsosek.

Heru juga menegaskan, saat ini data yang Pemprov DKI miliki sudah detail, yaitu berdasarkan nama dan alamat (by name, by addres).

Sehingga Pemprov DKI siap menyukseskan satu data untuk Regsosek dengan data-data yang sudah ada.

Baca Juga: Viral, Penerjun Payung TNI Mendarat di Halaman Rumah Warga

Heru menambahkan, data-data yang akan disinkronisasikan dengan BPS adalah data Carik, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Setelah itu, Pemprov DKI akan menjalankan intervensi pemberian bantuan kepada warga yang masuk dalam sasaran pengentasan kemiskinan hingga penurunan angka stunting.

“Semua data itu digabung. Kemudian data kami kirimkan untuk BPS teliti dan bersihkan. Data hasil BPS berguna bagi Pemprov DKI untuk ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan sosial, KJP, KJS, bantuan sembako, bantuan gizi. Semuanya berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting,” tutur Heru.