Ini 4 Strategi Pemprov DKI Tangani Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

Jakarta, tinjauindonesia.id – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu.

Hal ini dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2024.

Menurut Heru, intervensi pertama yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah terjun langsung ke setiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data.

“Saya minta seluruh jajaran turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data by name by address yang akurat, sehingga dapat ditemukan akar masalahnya dan segera dilakukan intervensi yang tepat sasaran. Kita pastikan target 0 persen itu dapat tercapai pada tahun 2024,” ungkap Heru, di Jakarta,  Jumat (3/2/2022).

Baca Juga: Segera Disampaikan ke Presiden, Komisi I Pastikan Rekam Jejak 13 Calon Dubes Tidak Ada Masalah

Kedua, intervensi yang dilakukan adalah melalui program pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu yang meliputi program bantuan atau layanan sosial.

Antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), BPMS (Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah) untuk sekolah swasta, dan KAJ (Kartu Anak Jakarta) untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan nutrisi anak usia 0-6 tahun.

Selanjutnya, program bantuan lainnya, seperti KPARJ (Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta) untuk-anak dan remaja yang orang tuanya meninggal karena Covid-19, KLJ (Kartu Lansia Jakarta), KPDJ (K Penyandang Disabilitas Jakarta), Jaminan Sosial Kesehatan, Subsidi Pangan, Subsidi Air Bersih, Subsidi Tangki Septik, Subsidi Rusunawa, dan Subsidi Transportasi.

Intervensi ketiga adalah melalui program produktivitas dan pendapatan, seperti pela keterampilan kerja, bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu (bagi wirausaha pemula).

Baca Juga: Polisi Bekuk 2 Pengedar Narkoba di Kampung Boncos, Palmerah

Keempat yaitu melalui program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan, meliputi Penataan Kualitas Permukiman, program Keluarga Berencana bagi pasangan usia subur, serta pemberian makanan tambahan bagi lansia dan balita.

Menurut Heru, untuk mencapai target 0 persen tersebut tidak mudah, karena ada berbagai tantangan, di antaranya mobilitas penduduk pendatang ke Jakarta dan kemudahan perpindahan penduduk dari luar KTP DKI Jakarta ke DKI Jakarta.

Namun demikian  Heru dan jajaran Pemprov DKI Jakarta akan terus memastikan penerima Program Intervensi Kemiskinan Terpadu dapat tepat sasaran.