Jakarta, tinjauindonesia.id - Penyelenggaraan ASEAN Summit 2023 merupakan momentum untuk mewujudkan prioritas Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartanto dalam menangani kemacetan.
Penyelesaian permasalahan kemacetan di Jakarta tidak bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saja. Penanganan kemacetan juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk operator jaringan utilitas.
Demikian disampaikan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriansyah ketika membuka acara sosialisasi "Penyelenggaraan Jaringan Utilitas di DKI Jakarta, Kamis (16/2/2023).
Afan mengatakan, acara sosialisasi para operator jaringan utilitas ini sebagai upaya mengatasi kemacetan, sekaligus dukungan menyukseskan ASEAN Summit 2023.
Baca Juga: Kadiv Propam Segera Gelar Sidang Etik Bharada E
Afan mengatakan, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Summit 2023 dan Kota Jakarta terpilih sebagai salah satu lokasi acaranya.
Untuk itu, perlu perhatian khusus terhadap kondisi jalan-jalan yang menghubungkan beberapa titik penting dalam penyelenggaraan acara tersebut. Misalnya Bandara Halim Perdanakusumah, Istana Negara, dan Sekretariat ASEAN.
Afan menjelaskan, selama ini terdapat banyak galian jaringan utilitas yang menyebabkan kemacetan.
Seperti galian yang tanpa izin maupun galian dengan izin storing yang disalahgunakan, atau pun akibat reinstatement yang kurang baik (perbaikan jalan pascagalian tidak dilaksanakan dengan baik).
Afan mengatakan, penanganan kemacetan di DKI Jakarta ini dilaksanakan melalui berbagai program.
Baca Juga: Siang Ini, BMKG Sebut Sebagian Jakarta Bakal Diguyur Hujan
Di antaranya pembangunan angkutan umum massal berbasis rel dan jalan, manajemen rekayasa lalu lintas seperti penutupan 27 u-turn dan penerapan one way di 7 ruas jalan.
Selain itu Pemprov DKI juga melakukan optimalisasi kondisi jalan berupa penertiban parkir liar, derek kendaraan yang mogok, serta penanganan terhadap galian utilitas di badan jalan.
Artikel Terkait
Pemprov DKI Akan Terapkan Kebijakan Disinsentif Tarif Parkir di 11 Lokasi
Pemprov DKI dan Kemenhub Percepat Pengembangan LRT dan MRT
Soal ERP, Pemprov DKI Tampung Masukan Masyarakat
Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Heru Minta BPS dan Pemprov DKI Kerja Sama Sinkronisasi Data