Penyelesaian Masalah Myanmar, Jokowi Tegaskan Pentingnya Netralitas dan Kesatuan ASEAN

Jakarta, tinjauindonesia.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan lima poin kesepakatan para pemimpin ASEAN (five point consensus) yang menjadi kesepakatan utama dalam membantu penyelesaian masalah di Myanmar.

Untuk itu Presiden Jokowi menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proksi dari pihak mana pun. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga netralitas dan kesatuan sebagai modal utama ASEAN.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, (3/2/2023) usai mendampingi Presiden Jokowi saat menerima kunjungan kehormatan Menlu ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Baca Juga: Polda Metro Terjunkan 2.174 Personel Gabungan Amankan Konser Dewa 19

“Bapak Presiden menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi hukum internasional, hak asasi manusia sesuai dengan apa yang  ada di dalam Piagam ASEAN,” ujar Retno.

Di samping itu, Presiden juga menekankan bahwa five point of consensus akan tetap menjadi mekanisme utama ASEAN di dalam meng-address isu atau perkembangan di Myanmar.

Hal lain yang ditekankan Presiden kepada para Menteri Luar Negeri ASEAN, menurut Retno yaitu mengenai dorongan agar ASEAN menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi di tengah gelapnya proyeksi ekonomi dunia.

Baca Juga: Kerinci Kembeli Erupsi, Masyarakat dan Wisatawan Dilarang Mendaki Kawah Gunung

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden mengingatkan agar negara-negara ASEAN bersama-sama menjaga stabilitas perdamaian di kawasan.

“Jadi intinya itu yang disampaikan Bapak Presiden. Dua hal tetapi sangat substantif, sangat signifikan dan apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi diapreasiasi oleh semua Menteri Luar Negeri ASEAN,” kata Retno.

Retno menyampaikan bahwa semua negara anggota ASEAN siap mendukung keketuaan Indonesia tahun 2023.

“Semua intinya adalah kesiapan negara anggota ASEAN untuk mendukung keketuaan Indonesia,” ujar Retno.

Baca Juga: Pemprov DKI Akan Terapkan Kebijakan Disinsentif Tarif Parkir di 11 Lokasi

Untuk diketahui, pemerintah memulai pertemuan tingkat menteri pertama di bawah keketuaan Indonesia.