MRT Minta Evaluasi Tarif Integrasi

Jakarta - Dilansir dari tinjau.id, Direktur Utama MRT atau PT MRT Jakarta Tuhiyat meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi besaran tarif MRT. Banyak warga yang memilih sambung transportasi daring untuk mobilitas mereka.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan kesiapannya untuk terus mengevaluasi besaran tarif MRT Rp 10 ribu.

"Kami terus melakukan evaluasi. Agar masyarakat yang melakukan mobilitas mendapatkan nilai manfaat dari situ," kata Syafrin di Sarinah, Minggu (29/1/23) pagi.

Syafrin mengatakan pihaknya berupaya melakukan evaluasi agar masyarakat mendapatkan manfaat dari program tarif integrasi.

Baca Juga: Presiden Joko Widodo: Tak Ada Resesi Seks di Indonesia

"Kami terus melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan tarif integrasi yang sekarang sudah dijalankan," ujarnya.

Kepala Dishub DKI itu mengatakan tarif integrasi bermanfaat bagi masyarakat yang berkegiatan menggunakan transportasi umum minimal dua moda.

Jadi, masyarakat yang menggunakan Transjakarta, kata Syafrin, pindah ke MRT atau pindah ke LRT akan mendapatkan nilai manfaat dari penerapan tarif integrasi.

"Selama yang bersangkutan hanya menggunakan satu moda, maka otomatis ia dikenakan tarif yang berlaku di moda tersebut," ucap Syafrin.

Dua perusahaan transportasi swasta, Grab dan Gojek, telah menjadi bagian dari program integrasi.

"Saat ini, kan, untuk Grab, Gojek sudah masuk (integrasi). Jadi, misalkan mengakses aplikasi di halte tujuan, bisa langsung pesan di Gojek atau Grab," kata Syafrin.

Dia menyebut angkutan daring menjadi first atau last mile-nya angkutan masal. "Sudah sejak tahun lalu mereka kerja sama," katanya.

Anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT JakLingko Indonesia, mengkaji skema tarif integrasi Kereta Rel Listrik (KRL) untuk bergabung dengan transportasi massal lainnya.

"Untuk kajian sudah ada skenario yang include KRL. Dan ini nanti yang kami akan tindak lanjuti," kata Direktur Utama JakLingko Indonesia Muhammad Kamaluddin di Jakarta sebagaimana dikutip dari Antara pada Rabu (31/8/22) tahun lalu.

Kamaluddin menuturkan pihaknya tetap berkomitmen untuk menindaklanjuti kajian yang mencakup KRL itu.