Dari sisi pembiayaan, Menkes menyebutkan bahwa saat ini skrining kanker sudah ditanggung BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat bisa memanfaatkanya secara gratis di fasilitas pelayanan kesehatan.
''Misalnya untuk kanker kolorektoral, sekarang untuk laki-laki usia di atas 50 tahun sudah bisa melakukan deteksi dini gratis di fasyankes,'' ucap Menkes.
Kemudian dari segi peralatan medis, Kemenkes berupaya memenuhinya berdasarkan jenis kanker yang paling banyak diderita masyarakat.
Menkes membeberkan bahwa saat ini Kemenkes berupaya memenuhi alat deteksi dini untuk penanganan kanker pada wanita, pria, maupun anak.
Di antaranya ada mammografi dan USG di 514 kabupaten/kota untuk deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks pada perempuan.
Kemudian pemenuhan CT Scan di 514 kabupaten/kota untuk deteksi dini kanker kolorektoral pada laki-laki. Serta pemenuhan 10.000 hematoanalyser untuk mendeteksi kelainan darah putih pada anak-anak.
''Kanker payudara paling banyak diderita perempuan. Kami sudah memasang 6.000 USG, mudah-mudahan 10.000 USG bisa kita penuhi tahun ini. Kedua ada serviks, kita sudah wajibkan vaksinasi HPV. Testingnya nanti kita geser dari tes IVA dan papsmear ke HPV DNA, ini untuk pencegahan,'' jelas Menkes.
Baca Juga: Demokrat dan Nasdem Jadi Garda Terdepan Tolak Sistem Proporsional Tertutup
Selain upaya preventif melalui skrining kesehatan, Kemenkes juga mendorong seluruh daerah mampu melakukan perawatan dan pengobatan kanker.
Hal ini mengingat banyak pasien kanker yang melakukan pemeriksaan sudah dalam stadium lanjut.
''Kami mendorong agar 514 kabupaten/kota mampu melakukan bedah onkologi dan kemoterapi serta 34 provinsi bisa melakukan radioterapi," tuturnya.
Selanjutnya dari segi tenaga kesehatan, Menkes berupaya mempercepat pemenuhan tenaga kesehatan yang bermutu dan berkualitas di seluruh fasyankes di Indonesia.
Hal ini dilakukan melalui beberapa program khusus seperti pengiriman dokter spesialis adaptan luar negeri, penugasan khusus, dan program pengampuan.
"Perhimpunan Onkologi Indonesia (POI) sebagai salah satu organisasi profesi diminta membantu pemerintah dalam penyediaan tenaga kesehatan yang dibutuhkan," pungkas Menkes.