Jakarta, tinjauindonesia.id – Usulan penghapusan jabatan gubernur yang pernah dilontarkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menarik didiskusikan dan dikaji secara seksama.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera dalam keterangannya, Jumat (3/2/2023).
Menurut Mardani, usulan penghapusan jabatan setingkat gubernur sangat menarik untuk didiskusikan, dan harus dikaji dengan seksama.
Mardani berpendapat bahwa fokus dari usulan ini adalah bagaimana caranya agar otonomi daerah dapat berjalan dengan efektif.
Baca Juga: Tanggapi Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Jokowi: Perlu Kajian dan Perhitungan yang Matang
“Idenya saya sebut mengejutkan tetapi menarik untuk didiskusikan. Karena fokusnya kalau buat saya gimana cara agar otonomi daerah ini bisa betul-betul efektif. Karena sekarang ini antara pusat, provinsi, kabupaten, kota ada ketidakselarasan,” ujar Mardani
Mardani menceriakan, sebelumnya ketika melakukan kunjungan ke Sabang, dia menemukan ada pembangunan pelabuhan oleh pemerintah pusat yang tidak didukung oleh pembangunan jalan menuju pelabuhan oleh pemerintah provinisi yang menyebabkan pelabuhan itu menjadi terbengkalai.
"Tentu ini menjadi sangat disayangkan, karena uang negara menjadi terbuang akibat tidak adanya keselarasan antara pemerintah pusat dan provinsi," kata Mardani.
Baca Juga: Polda Metro Terjunkan 2.174 Personel Gabungan Amankan Konser Dewa 19
Sebelumnya dalam suatu kesempatan, Cak Imin berpandangan, jabatan gubernur tidak terlalu efektif sehingga sebaiknya dihapus saja.
Menurut Cak Imin, anggaran untuk gubernur terlalu besar, padahal tugasnya hanya menghubungkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota.
"Pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tetapi tidak langsung, tidak mempercepat," kata Cak Imin.
Artikel Terkait
Pinggir Danau Citra 8 Jadi Tempat Favorit Baru Olahraga dan Bersantai
Heru Tanam Pohon dan Beri Nama Anak Gajah dan Jerapah di Ragunan
Pemprov DKI Akan Terapkan Kebijakan Disinsentif Tarif Parkir di 11 Lokasi
Penyelesaian Masalah Myanmar, Jokowi Tegaskan Pentingnya Netralitas dan Kesatuan ASEAN