Baca Juga: Fadli Zon: Air Bersih dan Sanitisasi Kebutuhan Paling Mendesak yang Harus Segera Diatasi
Sementara itu Eksekutif Direktur Peduli Jakarta, Melny Nova Katuuk menuturkan, dari hasil verifikasi 25 KK di RT 6 RW 15, terdapat 23 KK yang memiliki pengeluaran di atas Rp 1 juta per bulan.
Angka tersebut, kata Nova, jauh dari kategori miskin ekstrem yang disampaikan BPS DKI beberapa waktu lalu yakni dengan pengeluaran Rp 11.633 per hari.
"Bahkan ada 1 KK yang dikategorikan miskin ekstrem, ternyata berpenghasilan Rp 300 ribu per hari dan tinggal di rumah dua lantai. Memang dari hasil pendataan di 25 KK tersebut, hampir semua adalah buruh dan nelayan. Jadi warga ini tidak memiliki penghasilan tetap," kata Nova.
Baca Juga: Kabar Duka, Mantan Ketua DPR Zaenal Ma'arif Meninggal Dunia
Nova mengemukakan, berdasarkan hasil pengambilan data dan wawancara, mereka mampu membiayai kebutuhan sehari-hari, seperti biaya listrik dan makan. Bahkan ada 3 KK yang mampu berlangganan Wifi sebesar Rp 250.000/bulan atau setidaknya mampu membeli pulsa telepon genggam.
Nova menyampaikan dari hasil verifikasi data, pihaknya juga menemukan bahwa sebagian warga tersebut memiliki kendaraan sepeda motor, dan kebanyakan warga mengkonsumsi air mineral isi ulang dengan biaya Rp 6000/tiga hari sekali.
"Ironisnya ada masyarakat yang terdata sebagai miskin ekstrem, ternyata mengkonsumsi rokok sebanyak 2-3 bungkus sehari," katanya.
Baca Juga: Kurir Ekspedisi Ditemukan Tewas di Kembangan Jakbar
Lebih lanjut Nova mengatakan, ia bersama timnya juga mengidentifikasi bahwa dari 25 KK yang terdata sebagai miskin ekstrem, hampir semua merupakan warga penerima aktif bantuan sosial dari pemerintah.
"Pemprov DKI Jakarta, dalam rilis pers, menyebutkan ada sekitar16 jenis bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang telah menyerap anggaran Rp 17,18 triliun. Anggaran ini sangat besar. Nah, data kemiskinan ekstrem dari BPS perlu diuji lagi supaya bantuan sosial tepat sasaran,” katanya.
Nova mengungkapkan, ada 6 KK penerima 3 jenis bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta. Penerima 2 jenis bantuan sosial berjumlah 6 KK, dan ada 8 KK yang menerima 1 jenis bantuan sosial dari pemerintah. Tercatat hanya 5 KK yang tidak menerima bantuan sosial.
Baca Juga: DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2023 Rp 49,8 Juta
Nova pun mendesak agar BPS segera melakukan pemutakhiran data dan menyamakan persepsi data kemiskinan dengan Kemensos, Pemprov DKI Jakarta, Dukcapil, dan yang lainnya.
Sebab, menurutnya, BPS adalah satu-satunya lembaga statistik besar di Indonesia yang menjalankan mandat konstitusi untuk memetakan masalah kemiskinan.