Komisi VIII Minta Pemerintah Turunkan Biaya Haji

Jakarta, tinjauindonesia.id - Komisi VIII DPR meminta pemerintah menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sebelumnya diwacanakan sebesar Rp 69 juta.

Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi menyebut biaya haji yang ditanggung jamaah saat ini berkebalikan dengan tahun 2022, dan kenaikannya terlalu signifikan, dirasa akan memberatkan masyarakat.

Kahfi menyebutkan kenaikan BPIH yang tahun 2022 posisi 30% ditanggung oleh jamaah kemudian 70% ditanggung BPKH itu dibalik sekarang.

Sebesar 70% ditanggung oleh jamaah kemudian 30% ditanggung BPKH.

"Saya kira ini yang membuat jamaah mungkin kaget karena kenaikan biaya haji yang signifikan ditambah lagi dengan limit waktu yang sangat singkat untuk melakukan pelunasan,” papar Kahfi dalam konferensi pers di DPR, Rabu (8/2/2023) kemarin.

Baca Juga: Hujan Disertai Angin Kencang Terjang Kota Bogor, Sejumlah Pohon Tumbang

Oleh karena itu, Kahfi menyebutkan pihaknya bersama pemerintah terus berkoordinasi untuk mencari solusi pengelolaan pemberangkatan jemaah haji yang berkelanjutan tetapi juga mengedepankan keadilan dan keterjangkauan para calon jemaah.

Disebutkan pihaknya juga sudah melakukan hubungan ke Arab Saudi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan real cost untuk semua komponen pembiayaan yang akan diusulkan oleh pemerintah.

"Kalau memang real cost itu sudah memenuhi aspek rasionalisasi barulah Komisi VIII nanti akan memutuskan berapa sebenarnya BPIH yang akan ditetapkan,” jelasnya.

Baca Juga: Pemerintah Kirim 6,8 Ton Logistik Kesehatan untuk Korban Gempa Turkiye

Kahfi juga menegaskan pihaknya memihak  kepentingan masyarakat, dan mencoba mencari solusi terbaik atau win win solution terkait pengelolaan pemberangkatan jemaah haji tahun ini.

“Yang pasti percayalah. Kami Komisi VIII akan  meminta agar mereka yang sudah menanti 10-12 tahun semua bisa berangkat dengan BPIH yang terjangkau,” pungkas Kahfi.