Jakarta, tinjauindonesia.id - Perum Bulog, Satgas Pangan, dan Kementerian Perdagangan diminta segera melakukan operasi pasar guna menstabilkan harga beras.yang saat ini mengalami kenaikan. Operasi pasar dilakukan dengan stok yang tersedia.
“Mudah mudahan Kepala Bulog dan kita semua akan segera 'membanjiri' dengan stok yang ada dalam operasi pasar. Dengan demikian dalam waktu dekat harga beras sudah bisa kembali turun,” ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di kesempatan yang sama mengatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 315 ribu ton siap didistribusikan untuk operasi pasar hingga bulan Maret.
Baca Juga: MRT Minta Evaluasi Tarif Integrasi
“Presiden perintahkan langsung kepada kami bertiga untuk stabilisasi harga beras. Stok Bulog hari ini ada sekitar 300.000 ton ini dapat segera disalurkan. Kemudian Pasar Induk Cipinang yang hari ini 13.000 ton harus di-top up sampai 30.000 ton,” papar Arief.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menuturkan bahwa stok CBP berasal dari penyerapan dalam negeri maupun beras impor premium.
Budi Waseso menekankan bahwa beras impor premium yang didistribusikan dijual seharga Rp 8.300 per kilogram.
Nanti yang diturunkan dalam operasi pasar adalah beras-beras termasuk beras impor yang kualitasnya premium. Tetapi tetap menjualnya Rp 8.300.
Baca Juga: Waspada Pinjaman Online, Lagi dan Lagi, Waspada
"Jadi nanti tolong ikut mengawasi kalau ada yang mahal itu berarti ada permainan. Beras ini beras premium bukan beras medium. dijualnya Rp 8.300 jadi harusnya nggak ada lagi pesaingnya, karena beras ini yang terbaik selama ini,” tutur Budi Waseso.
Budi Waseso menyampaikan bahwa Perum Bulog sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan pihak lainnya untuk mencegah terjadinya penimbunan stok beras impor saat operasi pasar.
“Mekanismenya saya sudah bekerja sama Satgas Pangan nanti dari Food Station, dari beberapa nanti kita ikut mengawasi bareng-bareng,” pungkas Budi Waseso.
Artikel Terkait
Tri Rismaharini Larang Kegiatan Ngemis Online
Presiden Joko Widodo: Tak Ada Resesi Seks di Indonesia
MRT Minta Evaluasi Tarif Integrasi