TINJAUINDONESIA. ID – Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, menegaskan bahwa konsep Halal Beyond Label harus menjadi agenda nasional dalam membangun ekonomi syariah yang berkeadilan, inklusif, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menutup Forum Islamic Finance Dialogue 2026 di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Anggito mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi kekuatan halal dunia. Dengan populasi Muslim sekitar 251 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total penduduk, Indonesia tidak hanya menjadi salah satu pasar konsumen produk halal terbesar di dunia, tetapi juga memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai produsen dan pusat rujukan industri halal global.
“Halal Beyond Label harus kita jadikan agenda nyata untuk membangun ekonomi syariah yang berkeadilan, inklusif, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat,” ujar Anggito.
Menurutnya, kekuatan Indonesia terletak pada besarnya pasar domestik, ketangguhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dukungan akademisi yang kompeten, serta kreativitas generasi muda. Jika seluruh potensi tersebut terintegrasi dalam ekosistem halal yang kuat, Indonesia diyakini mampu meningkatkan daya saing industri halal di tingkat internasional.
Meski demikian, Anggito mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan. Persoalan tersebut meliputi tata kelola, kelembagaan, proses sertifikasi, hingga biaya implementasi label halal yang dinilai masih menjadi hambatan bagi pelaku usaha. Selain itu, rantai birokrasi yang panjang, keterbatasan jumlah auditor halal, serta belum optimalnya harmonisasi antarinstansi juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Anggito menilai diperlukan langkah strategis melalui penguatan regulasi, termasuk memperkuat kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai regulator tunggal, koordinator, dan perumus kebijakan halal nasional yang terintegrasi dengan institusi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Baca Juga: Komdigi Ungkap Spam Judi Online Meluas ke Berbagai Platform, Influencer Daerah Jadi Target Utama
“Oleh karenanya kita memerlukan langkah strategis melalui penguatan regulasi, yaitu memperkuat kewenangan BPJPH sebagai regulator tunggal, koordinator, dan perumus kebijakan halal nasional yang benar-benar terintegrasi dengan institusi keagamaan seperti MUI,” jelasnya.
Selain aspek regulasi, Anggito juga menyoroti tantangan jangka panjang yang berkaitan dengan struktur ekonomi nasional. Ia menyebut rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, belum kuatnya infrastruktur pengujian produk, serta perlunya peningkatan daya saing produk halal Indonesia di pasar global sebagai isu yang harus segera direspons.
Sebagai solusi, Indonesia dinilai perlu membangun ekosistem kepatuhan halal berbasis digital yang mampu melacak rantai pasok secara real-time. Di samping itu, pemerintah juga didorong mempercepat hilirisasi industri halal bernilai tambah tinggi, khususnya pada sektor farmasi, kosmetik, dan bahan tambahan pangan.
Anggito menegaskan bahwa pengembangan industri halal tidak boleh berhenti pada aspek sertifikasi semata. Menurutnya, produk halal harus mampu memberikan perlindungan kepada konsumen, menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang menguntungkan bagi pelaku usaha.
“Pertumbuhan produk halal tidak boleh menjadi paradoks. Indonesia wajib melindungi konsumen halal, menjadikan halal sebagai gaya hidup, dan memastikan produk halal merupakan bisnis yang menguntungkan, bukan menjadi beban biaya bagi para pengusahanya,” pungkasnya.
