Ia menjelaskan, strategi yang diterapkan juga dirancang untuk menjamin keberlanjutan pendidikan hingga anak memperoleh pengakuan pendidikan secara formal dan mampu melanjutkan kehidupannya dengan bekal pendidikan yang memadai.
Peluncuran SPMB PJJ juga dirangkaikan dengan Deklarasi Nasional Gerakan Daerah Nol Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui Pendidikan Jarak Jauh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Paudah, menyatakan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan karena sektor pendidikan merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi indikator kinerja daerah.
Pada tahun 2026, implementasi SPMB PJJ akan dilaksanakan di 32 provinsi dengan melibatkan 132 sekolah. Program ini diharapkan menjadi gerakan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah sekaligus memastikan semakin banyak anak Indonesia kembali belajar dan berhasil menuntaskan pendidikan menengah.
