Ombudsman RI menegaskan bahwa seluruh penyelenggara pelayanan publik wajib menolak dan mencegah segala bentuk penyiksaan maupun tindakan yang melanggar hak asasi manusia sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
