TINJAUINDONESIA.ID – Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan memicu musim kemarau lebih kering dan lebih panjang pada paruh kedua tahun 2026. Langkah tersebut difokuskan untuk menjamin keselamatan masyarakat, menjaga ketersediaan air bersih dan pangan, serta meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat selama musim kemarau.
Upaya tersebut dibahas dalam Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino yang digelar di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (29/6/2026). Kegiatan dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti secara luring maupun daring oleh gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia, bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri yang telah memfasilitasi koordinasi nasional tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi dampak El Nino.
Baca Juga: PMI Siagakan 400 Kendaraan Operasional untuk Antisipasi Dampak El Nino 2026
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan pada periode Juli hingga Desember 2026 diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah, yakni berkisar antara 0–300 milimeter per bulan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, krisis air bersih, gangguan ketahanan pangan, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Mengantisipasi potensi tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi melalui sejumlah kementerian dan lembaga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meningkatkan kapasitas personel, memperkuat dukungan logistik dan peralatan kepada pemerintah daerah, mengerahkan helikopter untuk patroli udara dan water bombing, melaksanakan operasi modifikasi cuaca, memperketat pengawasan cuaca, serta mendorong penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Baca Juga: Kanwil DJP Papabrama: PP 20/2026 Perkuat Dukungan bagi UMKM, Fasilitas Pajak Lebih Tepat Sasaran
Di sektor infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kesiapan sumber daya air dengan menyiagakan 240 bendungan, 593 situ dan danau, 1.639 tampungan air baku, serta 10.757 sumur bor di berbagai wilayah. Pemerintah juga terus memantau kondisi tampungan air, kesiapan bendungan, serta menyiapkan pompa dan sarana distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, yang mewakili Menko PMK, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi dampak El Nino.
"Sebagaimana arahan Bapak Menko PMK, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan masyarakat tetap aman, kebutuhan air dan pangan terpenuhi, serta aktivitas sosial ekonomi tetap berjalan," ujar Lilik.
Lilik juga meminta pemerintah daerah segera memetakan sumber air baku yang dapat dimanfaatkan saat musim kemarau mulai berlangsung. Menurutnya, daerah yang masih mengalami hujan perlu mengoptimalkan gerakan panen air hujan serta mengedukasi masyarakat untuk menghemat penggunaan air.
Baca Juga: Komdigi Ungkap Spam Judi Online Meluas ke Berbagai Platform, Influencer Daerah Jadi Target Utama
Selain itu, pemerintah daerah diminta segera menyusun rencana kontingensi kedaruratan kekeringan, termasuk menyiapkan armada mobil tangki, menentukan sumber air alternatif, dan menyusun mekanisme distribusi air bersih ke wilayah terdampak.
Dalam menghadapi ancaman karhutla, pemerintah juga menginstruksikan pemetaan sumber air untuk kebutuhan pembasahan lahan dan pemadaman kebakaran. Operasi modifikasi cuaca diharapkan dilakukan sejak awal musim kemarau guna meningkatkan cadangan air sekaligus membasahi lahan gambut sebelum memasuki puncak musim kering.
