Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba, Andi Uke Indah Permatasari, menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan desa merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Menurutnya, website desa dengan domain resmi desa.id bukan sekadar pelengkap administrasi, tetapi menjadi etalase digital desa yang menyajikan informasi pembangunan, pelayanan administrasi, transparansi anggaran, hingga promosi potensi wisata, budaya, dan produk unggulan desa.
Ia mengapresiasi desa-desa yang konsisten mengelola website, termasuk Kecamatan Ujungloe yang mencatat sembilan dari 12 desa berstatus aktif dan tidak memiliki website yang tidak aktif.
Baca Juga: Kemkomdigi: Talenta Digital Jadi Kunci Indonesia Menang di Tengah Persaingan Teknologi Global
Namun demikian, Andi Uke mengingatkan masih adanya 48 desa yang kurang aktif dan 11 desa yang tidak aktif, bahkan Kecamatan Kajang masih memiliki empat desa yang belum aktif mengelola website.
Selain persoalan keaktifan, evaluasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar konten website masih didominasi berita seremonial dan galeri foto, sementara informasi pelayanan publik, transparansi APBDes, persyaratan administrasi, dan agenda pelayanan masih sangat minim.
"Kami mengajak seluruh kepala desa dan operator website untuk mengubah pola pikir. Jadikan website desa sebagai pusat informasi dan pelayanan masyarakat, bukan sekadar media publikasi kegiatan," tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bulukumba berharap seluruh pemerintah desa semakin berkomitmen memanfaatkan website sebagai media pelayanan publik yang modern, transparan, akuntabel, sekaligus mendukung percepatan transformasi digital hingga ke tingkat desa.