TINJAUINDONESIA.ID – Ombudsman RI menerima audiensi Presidium Mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyerap aspirasi terkait perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2026), Ombudsman menegaskan komitmennya menjadi mediator guna mendorong komunikasi yang lebih efektif antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan para mitra pelaksana program.
Audiensi tersebut dihadiri Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher dan Fikri Yasin. Dalam pertemuan itu, Presidium Mitra MBG menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi, terutama belum optimalnya komunikasi antara Badan Gizi Nasional dengan para mitra dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis.
Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, mengatakan Ombudsman ingin berperan sebagai katalisator dan mediator agar seluruh pemangku kepentingan dapat menyampaikan aspirasi secara terbuka sebelum kebijakan diambil.
"Ombudsman ingin menjadi katalisator dan mediator untuk membangun komunikasi, bagaimana kita harus mendengar aspirasi semua pihak dalam rangka mengambil keputusan agar lebih soft dan bisa diterima oleh masyarakat," ujar Nuzran.
Menindaklanjuti masukan tersebut, Ombudsman RI akan membahasnya secara internal sebelum menentukan langkah lanjutan. Aspirasi yang diterima akan dikembangkan melalui mekanisme Respons Cepat Ombudsman (RCO) atau Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program.
Ombudsman juga mendorong terbangunnya komunikasi dua arah antara Badan Gizi Nasional dan para mitra agar setiap kebijakan yang dirumuskan dapat mengakomodasi berbagai masukan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, menyampaikan bahwa sebelumnya Ombudsman telah memberikan sejumlah saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait mengenai penyelenggaraan Program MBG. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pengawasan selanjutnya.
Baca Juga: KPK Tahan Bupati Kuansing dan Dua Tersangka dalam Kasus Dugaan Suap Jabatan Sekda
"Kami memandang positif pertemuan ini dalam rangka mendorong pembenahan tata kelola ini. Bagaimana pun niatan awal pemerintah sudah baik, tapi cara dan prosesnya yang perlu dibenahi dan dikoreksi. MBG ini salah satu program untuk menghidupkan ekonomi," kata Fikri.
Sebagai tindak lanjut, Ombudsman RI berencana menyampaikan hasil audiensi kepada Kepala Badan Gizi Nasional beserta pihak-pihak terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka ruang dialog yang konstruktif guna memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis sehingga pelaksanaannya lebih efektif, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
