TINJAUINDONESIA.ID,- Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) I Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Probolinggo masa khidmat 2026–2031 menetapkan tiga rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dan pemangku kebijakan publik.
Bertempat di Pondok Pesantren Al-Barokah, Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto, Minggu (26/7/2026), salah satu forum tertinggi organisasi ini menyoroti pemerataan infrastruktur kawasan barat, krisis lulusan perguruan tinggi, hingga respons darurat terhadap fenomena pernikahan anak dan stunting.
Ketua PCNU Kabupaten Probolinggo, Kiai Teguh Mahameru Zainul Hasan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo untuk hadir secara nyata dan tidak lepas tangan terhadap persoalan mendasar warga di akar rumput.
"Pemkab Probolinggo tak boleh lepas tangan. Keluarga anak yang menikah di bawah tangan (nikah siri) harus memperoleh pendampingan secara berkelanjutan. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan kasus stunting itu banyak ditemukan dari keluarga-keluarga seperti ini," tegas Kiai Teguh usai Muskercab I.
Tiga Rekomendasi Utama Muskercab I PCNU Kab. Probolinggo
Tiga poin rekomendasi eksternal ini disusun berdasarkan fakta empiris dan data krisis pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo:
- Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Barat
PCNU mendorong Pemkab Probolinggo memberikan alokasi anggaran yang proporsional bagi percepatan infrastruktur jalan, fasilitas publik, dan konektivitas ekonomi di kawasan barat. Wilayah khidmat PCNU Kabupaten Probolinggo membawahi 11 Majelis Wakil Cabang (MWCNU)—yakni Tegalsiwalan, Leces, Dringu, Bantaran, Kuripan, Sumber, Sukapura, Wonomerto, Sumberasih, Lumbang, dan Tongas. Geografi kawasan barat yang terbentang dari pesisir hingga pegunungan Bromo/Tengger membutuhkan aksesibilitas yang adil.
- Skema Beasiswa Perguruan Tinggi Terarah dan Inklusif
Mengatasi ketimpangan kualitas SDM, PCNU mendorong Pemkab meluncurkan skema beasiswa perguruan tinggi. Berdasarkan data Dukcapil (Desember 2023), dari 1,18 juta penduduk Kabupaten Probolinggo, hanya 3,26% yang berhasil menamatkan Perguruan Tinggi (S1: 2,49%, D3: 0,35%, S2: 0,14%, S3: 0,008%). Sebaliknya, 73,14% penduduk berpendidikan maksimal SD/sederajat hingga tidak/belum sekolah (Tamat SD: 33,08%, Belum Tamat SD: 16,29%, Tidak/Belum Sekolah: 23,77%).
Guna memutus rantai ketimpangan ini, beasiswa diprioritaskan bagi warga tidak mampu yang menempuh kuliah di kampus-kampus lokal Probolinggo untuk menggerakkan ekosistem daerah, serta mahasiswa di luar daerah untuk jurusan strategis/langka yang dibutuhkan daerah.
- Intervensi Masif Mencegah Pernikahan Anak, Advokasi Nikah Siri, & Penanganan Stunting
PCNU mendesak Pemkab Probolinggo melakukan intervensi bersama atas fenomena pernikahan usia dini yang berdampak langsung pada kualitas kesehatan generasi mendatang. Hal ini berpatokan pada dua data darurat:
- Pernikahan Anak Menahun (Badilag MA): Perkara dispensasi kawin di PA Kraksaan selalu berada di zona merah Jawa Timur (1.136 perkara/Peringkat 3 Jatim pada 2022, dan 372 perkara/Peringkat 8 Jatim pada 2024).
- Darurat Stunting (SSGI Kemenkes 2024): Prevalensi stunting balita Kabupaten Probolinggo mencapai 26,3%, menjadikan Probolinggo peringkat ke-2 tertinggi dari 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur (hanya di bawah Jember 30,4%).
Selain mendorong kebijakan Pemkab, PCNU juga membentuk tim advokasi pendampingan bagi keluarga dan anak yang terlanjur menikah di bawah tangan guna menjamin kepastian hukum, perlindungan kesehatan reproduksi, serta pemenuhan gizi anak demi menekan stunting.
Konteks Geografis & Keorganisasian
Secara administratif, Kabupaten Probolinggo terdiri dari 24 kecamatan dari ujung barat (Tongas) hingga ujung timur (Paiton). Dalam tata kelola keorganisasian Nahdlatul Ulama, wilayah ini terbagi menjadi dua pengurusan cabang, yakni PCNU Kraksaan (wilayah timur) dan PCNU Kabupaten Probolinggo (wilayah barat meliputi 11 MWC/Kecamatan).
"Data kependudukan, peradilan agama, dan kesehatan publik mengonfirmasi bahwa Probolinggo sedang mengalami tantangan pembangunan manusia yang serius. Tiga rekomendasi Muskercab I ini adalah peta jalan (roadmap) khidmat PCNU periode 2026–2031 untuk terus mengawal kebijakan Pemkab Probolinggo," kata Kiai Teguh Mahameru. (*)
