TINJAUINDONESIA.ID – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima penghargaan dari Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia atas kontribusinya dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Asrama Haji Jakarta Timur, Sabtu (4/7).
Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Dr. Mochamad Irfan Yusuf, kepada Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, sebagai perwakilan institusi Polri.
Apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas peran aktif Polri dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji melalui penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga, pengamanan, perlindungan jemaah, serta penegakan hukum guna memastikan seluruh rangkaian ibadah haji berlangsung aman, tertib, lancar, dan sesuai ketentuan.
Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M sekaligus memberikan penghargaan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan yang dinilai berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
Baca Juga: Komdigi Wajibkan Registrasi Kartu SIM Baru Gunakan Verifikasi Biometrik Mulai 1 Juli 2026
Dalam sambutannya, Menteri Haji dan Umrah RI, Dr. Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk jajaran Kementerian Haji dan Umrah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh mitra kerja.
"Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bekerja keras memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Berkat kerja sama seluruh jajaran, kita menerima banyak apresiasi atas pelayanan haji tahun ini," ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antarkementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan unsur pendukung lainnya menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan haji yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.
Sepanjang penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, Polri terlibat aktif dalam berbagai tahapan, mulai dari pengamanan proses keberangkatan dan kepulangan jemaah, penguatan koordinasi lintas sektor, perlindungan masyarakat dari praktik penyalahgunaan penyelenggaraan perjalanan ibadah, hingga penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran yang berpotensi mengganggu kelancaran penyelenggaraan haji.
Sebagai bentuk penguatan koordinasi, Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Ilegal. Satgas tersebut bertugas memperkuat pengawasan, meningkatkan langkah pencegahan, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta menindak pihak-pihak yang memanfaatkan penyelenggaraan ibadah haji secara melawan hukum.
Baca Juga: Ombudsman RI Dorong Perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis melalui Dialog dengan Mitra
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol. Dr. Drs. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan kepada institusinya. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh personel Polri bersama kementerian dan lembaga terkait.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia atas penghargaan yang diberikan kepada Polri melalui Dirtipidter Bareskrim Polri. Penghargaan ini merupakan kehormatan sekaligus wujud kepercayaan atas sinergi yang telah terbangun dengan baik selama penyelenggaraan ibadah haji. Kami memandang penghargaan ini bukan hanya sebagai capaian institusi, tetapi juga sebagai amanah untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat," katanya.
Johnny menegaskan, Polri akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan ibadah haji.