TINJAUINDONESIA.ID - Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu selama satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi dan pemutakhiran data penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tercatat mencapai sekitar 63 juta orang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pelaksana Harian Ketua BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa Presiden meminta seluruh data penerima diverifikasi kembali, termasuk indikator yang digunakan dalam penetapan sasaran program.
"Presiden memberikan waktu satu bulan kepada kami untuk mempertajam kembali data penerima. Beliau menegaskan agar data 63 juta penerima dipastikan akurat terlebih dahulu. Itu menjadi pekerjaan rumah yang harus kami selesaikan," ujarnya.
Selain pembaruan data, Presiden juga menginstruksikan BGN untuk menata ulang distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar penyebaran layanan lebih merata. Meski demikian, proses restrukturisasi diminta tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak, termasuk investor, pengelola dapur SPPG, dan negara.
Hingga 30 April 2026, BGN mencatat terdapat 27.427 dapur SPPG yang telah masuk dalam basis data nasional. Jumlah tersebut menunjukkan perkembangan program yang cukup pesat, namun penyebarannya dinilai masih belum seimbang antarwilayah.
Data BGN menunjukkan sebagian besar dapur MBG masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, sejumlah daerah dengan tingkat kemiskinan, stunting, dan kerawanan pangan yang tinggi, khususnya di kawasan Indonesia Timur, justru memiliki fasilitas yang sangat terbatas. Bahkan beberapa kabupaten di Papua, seperti Pegunungan Bintang, Puncak, Tolikara, Dogiyai, dan Intan Jaya, belum memiliki dapur SPPG yang beroperasi.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yanu Endar Prasetyo, menilai pembangunan dapur MBG seharusnya lebih diprioritaskan di wilayah yang menghadapi persoalan gizi, kemiskinan, dan ketahanan pangan paling berat.
"Semakin ke wilayah timur Indonesia, tantangan kemiskinan, stunting, dan kerawanan pangan cenderung lebih tinggi. Karena itu, pembangunan dapur MBG seharusnya lebih dahulu difokuskan ke daerah-daerah tersebut agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran," ungkapnya.
Evaluasi yang dilakukan BGN diharapkan tidak hanya menghasilkan data penerima yang lebih akurat, tetapi juga menjadi dasar dalam memperbaiki pemerataan layanan MBG. Dengan distribusi yang lebih proporsional, program unggulan pemerintah tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting dan kemiskinan di berbagai daerah.