TINJAUINDONESIA.ID - Staf Bawaslu Bulukumba, Anugrah Rachmat, menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba terus memperkuat basis pengawasan partisipatif melalui berbagai kegiatan edukasi dan konsolidasi publik sepanjang Semester I Tahun 2026. Hingga Kamis, 25 Juni 2026, Bawaslu Bulukumba mencatat telah melaksanakan sejumlah kegiatan pengawasan partisipatif yang tersebar dalam program Pendidikan Pengawas Partisipatif serta Forum Warga/Konsolidasi Demokrasi. Hal tersebut disampaikannya saat setelah mengikuti rapat Koordinasi bersama Bawaslu Prov. Sulsel melalui zoom meeting, Kamis, 25 Juni 2026.
Penguatan pengawasan partisipatif tersebut dilakukan di Kabupaten Bulukumba dengan melibatkan beragam unsur masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, media, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, hingga komunitas warga. Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari strategi Bawaslu untuk memperluas keterlibatan publik dalam mengawal kualitas demokrasi dan membangun kesadaran bersama bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas penyelenggara, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
Berdasarkan data Semester I 2026, Bawaslu Bulukumba mencatat 40 kader aktif dalam komunitas Gempur26 (Gerakan Pemuda Peduli Demokrasi) yang menjadi salah satu simpul penting pengawasan partisipatif di daerah. Kehadiran kader ini diposisikan sebagai penghubung antara Bawaslu dan masyarakat dalam mendorong tumbuhnya budaya demokrasi yang sehat, kritis, dan partisipatif.
Dalam pelaksanaannya, program pengawasan partisipatif dijalankan melalui dua jalur utama. Pertama, melalui skema Pendidikan Pengawas Partisipatif yang mencakup 10 kegiatan. Program ini dilaksanakan lewat agenda Bawaslu Mengajar di sejumlah sekolah menengah dan Bawaslu Goes to Campus di perguruan tinggi. Kegiatan tersebut menyasar SMA Negeri 8 Bulukumba, SMK Negeri 8 Bulukumba, SMA Negeri 1 Bulukumba, SMK Negeri 3 Bulukumba, SMK Negeri 1 Bulukumba, serta kalangan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
Kedua, melalui skema Forum Warga/Konsolidasi Demokrasi yang mencatat 16 kegiatan diskusi publik. Forum ini mengangkat sejumlah isu strategis, antara lain politik uang, disinformasi dan hoaks, penguatan pengawasan partisipatif, pendidikan kepemiluan bagi pemilih pemula, hingga netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Anugrah Rachmat menjelaskan, forum warga dan konsolidasi demokrasi sengaja dirancang untuk menjangkau lebih banyak unsur strategis agar pengawasan partisipatif tidak berhenti di ruang formal, tetapi benar-benar hidup di tengah masyarakat. Karena itu, Bawaslu Bulukumba melibatkan media, organisasi kemahasiswaan, masyarakat desa, unsur pemerintah daerah, Kementerian Agama, Dinas Kominfo, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Sulsel, DPRD, hingga jajaran pemerintah daerah dalam berbagai forum diskusi dan penguatan pengawasan.
Menurutnya, beragam topik yang dibahas dalam forum tersebut merupakan isu-isu penting yang berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi di daerah. Tema yang diangkat antara lain refleksi politik uang dan disinformasi hoaks pada Pilkada 2024, penguatan pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2029, peningkatan partisipasi masyarakat di luar tahapan pemilu, serta optimalisasi kolaborasi pengawasan bersama organisasi kepemudaan dan mahasiswa.
Selain kegiatan edukatif dan diskursif, Bawaslu Bulukumba juga mencatat adanya program pengembangan pengawasan partisipatif lanjutan. Pada Semester I 2026, terdapat tiga program pengembangan yang dikategorikan “berfungsi dan bergerak”, yakni Komunitas Digital Gempur26 sebagai tindak lanjut Pendidikan Pengawas Partisipatif, Pelajar Melek Demokrasi melalui kegiatan kepemimpinan OSIS di SMK Negeri 1 Bulukumba, serta Study Tokoh sebagai tindak lanjut dari program Bawaslu Goes to Campus.
Anugrah Rachmat menilai, keberadaan program lanjutan tersebut menunjukkan bahwa model pengawasan partisipatif yang dibangun Bawaslu Bulukumba tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Sebaliknya, program-program itu diarahkan menjadi gerakan sosial berkelanjutan yang tumbuh melalui pendekatan sekolah, kampus, komunitas digital, media, dan forum warga, sehingga kesadaran demokrasi dapat dibangun jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.
Melalui penguatan pengawasan partisipatif ini, Bawaslu Bulukumba berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat aktif dalam menjaga integritas pemilu dan demokrasi di daerah. Pelibatan pemilih pemula, komunitas pemuda, media, hingga pemangku kepentingan daerah dinilai menjadi fondasi penting untuk menumbuhkan budaya demokrasi yang sehat, kritis, dan partisipatif di Kabupaten Bulukumba.