TINJAUINDONESIA.ID – Sedikitnya 19 agenda aksi unjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa, pemuda, pedagang, dan organisasi masyarakat mewarnai sejumlah titik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (22/6/2026). Berbagai isu nasional dan daerah menjadi sorotan, mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dugaan pungutan liar (pungli), peredaran rokok ilegal, persoalan pengungsi luar negeri, hingga tuntutan reformasi dan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Berdasarkan rencana aksi yang terjadwal, massa aksi diperkirakan berkumpul di sejumlah lokasi strategis seperti Kantor Gubernur Sulsel, DPRD Sulsel, Kejaksaan Tinggi Sulsel, Polda Sulsel, Balai Kota Makassar, hingga beberapa instansi vertikal dan kantor pemerintah lainnya.
Aksi terbesar dijadwalkan digelar oleh HMI Badko Sulsel dengan jumlah massa sekitar 150 orang. Aksi yang berlangsung mulai pukul 10.30 Wita tersebut akan menyasar Fly Over, Kantor Gubernur Sulsel, Kejati Sulsel, dan DPRD Sulsel dengan tuntutan evaluasi total terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: Aktivis Masuk Kekuasaan
Selain itu, sejumlah kelompok mahasiswa juga mengangkat isu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komite Aktivis Mahasiswa (KAMRI) menggelar aksi di Kantor Gubernur Sulsel, DPRD Sulsel, Kejati Sulsel, dan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Sulsel untuk menyikapi tata ulang program MBG secara nasional, khususnya di Sulawesi Selatan. Sementara Pengurus Besar Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (PB KKMB) menuntut evaluasi total pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bulukumba.
Isu dugaan pungli juga menjadi perhatian sejumlah kelompok. Publik Research Institute (PRI) berencana menggelar aksi di Satpas Polrestabes Makassar dan Ditlantas Polda Sulsel terkait dugaan penyimpangan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). Di lokasi berbeda, Aliansi Aktivis Makassar (AAM) akan menggelar aksi di Kantor BPN Kota Makassar terkait dugaan pungli di lingkungan kantor pertanahan tersebut. Sementara Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia dijadwalkan berunjuk rasa di Ditlantas Polda Sulsel terkait dugaan pungli di Samsat Makassar Wilayah II atau Samsat GOR Sudiang.
Persoalan hukum dan keamanan turut menjadi sorotan. Barisan Muda Kesehatan Indonesia (BMKI) akan menggelar aksi di sejumlah titik, termasuk Lapas Kelas I Makassar, menyoroti dugaan penyalahgunaan narkoba yang disertai insiden penikaman antarwarga binaan. Sementara Pengurus BEM Fakultas Ilmu Sosial, Ekonomi dan Humaniora akan menyampaikan aspirasi terkait dugaan tindakan tidak profesional oleh oknum petugas di Pos Polisi Alauddin.
Di sektor ekonomi dan lingkungan, Barisan Aktivis Mahasiswa (BARAK) akan mengangkat isu peredaran rokok ilegal di Sulawesi Selatan melalui aksi di Kantor Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, Polda Sulsel, dan kawasan pergudangan Parangloe. Adapun Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel akan menyoroti dugaan pengelolaan limbah rumah makan Surya Manik yang dinilai berdampak terhadap lingkungan.
Aksi lainnya juga menyoroti persoalan pengungsi luar negeri yang ditempatkan di sejumlah community house di Makassar, dugaan penyalahgunaan wewenang pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, dugaan pelanggaran aktivitas usaha, hingga penolakan rencana penggusuran pedagang kaki lima di kawasan Benteng Rotterdam.
Sementara itu, isu nasional seperti Reformasi Jilid II dan penolakan kenaikan harga BBM juga akan diangkat oleh HMI CAGORA serta Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum yang dijadwalkan menggelar aksi di sejumlah titik keramaian kota.
Sebagian besar aksi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 13.00 Wita dengan titik konsentrasi massa tersebar di wilayah Makassar. Aparat keamanan diperkirakan akan melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas guna mengantisipasi potensi kemacetan di lokasi-lokasi yang menjadi pusat kegiatan unjuk rasa.
Beragamnya isu yang diangkat dalam aksi tersebut menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap kebijakan publik, pelayanan pemerintahan, penegakan hukum, serta berbagai persoalan sosial yang berkembang di Sulawesi Selatan maupun tingkat nasional.