TINJAUINDONESIA.ID - Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kebijakan terbaru dalam dunia pendidikan Indonesia: pengembalian sistem penjurusan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Keputusan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjawab keresahan masyarakat terhadap sistem Kurikulum Merdeka yang dinilai belum sepenuhnya efektif dalam memfasilitasi peminatan siswa.
Sebelumnya, sistem penjurusan—yang membagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, dan Bahasa—telah dihapus dan digantikan oleh sistem pemilihan mata pelajaran secara fleksibel dalam Kurikulum Merdeka. Namun, sistem ini menuai berbagai kritik karena dianggap membingungkan siswa, membebani guru, dan tidak memberikan arahan karier yang jelas sejak dini.
Pengembalian sistem penjurusan ini akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026 secara bertahap di seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa implementasi penjurusan akan diiringi dengan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai bagian dari asesmen nasional. TKA bertujuan untuk membantu siswa menemukan bidang minat dan bakatnya secara objektif sebelum memilih jurusan.
Baca Juga: 3 Jenis Jalur Pendidikan yang Wajib Kamu Ketahui
“Dengan TKA, siswa tidak lagi memilih jurusan hanya karena ikut-ikutan teman. Kami ingin mereka memahami potensi diri mereka sendiri,” jelas Abdul Mu’ti.
Sementara itu, pihak sekolah diwajibkan menyediakan layanan bimbingan karier dan psikologi pendidikan untuk memastikan keputusan penjurusan benar-benar mencerminkan minat dan kemampuan siswa. Pemerintah juga akan mengadakan pelatihan bagi guru bimbingan dan konseling serta menyediakan panduan kurikulum penjurusan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman.
Kebijakan ini disambut positif oleh berbagai kalangan. Banyak orang tua dan pendidik menilai bahwa sistem penjurusan memberikan arah akademik yang lebih terstruktur dan memungkinkan siswa mempersiapkan diri lebih baik untuk jenjang pendidikan tinggi maupun dunia kerja.
Baca Juga: Erdogan Puji Ketegasan Indonesia Bela Palestina
Namun demikian, sejumlah pengamat pendidikan tetap mengingatkan agar proses implementasi dilakukan secara hati-hati, dengan evaluasi berkala serta pelibatan semua pihak dalam proses penyusunan kurikulum penjurusan. Mereka juga menyoroti perlunya penyetaraan kualitas antara sekolah negeri dan swasta agar tidak terjadi kesenjangan layanan pendidikan.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap pendidikan menengah di Indonesia bisa kembali lebih fokus, adaptif terhadap kebutuhan siswa, dan mampu mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan.